NARASIKEPRI.com, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa program Sekolah Rakyat akan resmi berjalan mulai Juli 2025. Sebanyak 100 titik rintisan telah disiapkan untuk menampung sedikitnya 9.755 siswa dari keluarga miskin dan kategori miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Baca Juga: KPK Sita Bukti Korupsi Pengadaan EDC BRI, Aliran Dana dan Peran Pihak Terlibat Diselidiki
Program ini dirancang sebagai solusi konkret untuk mencegah putus sekolah, sekaligus memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat adalah sekolah berbasis asrama untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, yang mengintegrasikan pelajaran formal di siang hari dengan pendidikan karakter, nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup pada malam harinya.
“Tujuannya bukan hanya mengejar akademik, tapi juga membentuk karakter, mental, dan kemampuan keterampilan sesuai minat mereka,” jelas Gus Ipul dalam keterangan pers, Selasa (1 Juli 2025).
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk kategori Desil 1, yaitu kelompok miskin ekstrem, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses verifikasi dilakukan secara ketat, dengan melibatkan:
- Dinas Sosial
- Pendamping PKH
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Pemerintah Daerah
Bagi keluarga yang belum tercatat dalam data BPS, tetap diberikan kesempatan mendaftar setelah melalui survei dan verifikasi lapangan.
Program ini akan dimulai serentak pada Juli 2025 di 100 titik rintisan yang tersebar di berbagai daerah. Lokasi sekolah sementara memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi.
Pemerintah juga menyiapkan 100 titik tambahan yang saat ini masih dalam proses rekrutmen siswa dan guru, dengan target dapat mulai berjalan bersamaan atau tak lama setelah tahap pertama.
Program Sekolah Rakyat diinisiasi sebagai respons terhadap tingginya angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem. Banyak anak yang harus berhenti sekolah karena alasan ekonomi, sehingga pemerintah menghadirkan solusi berbasis pendidikan asrama gratis dengan dukungan penuh dari negara.
“Sekolah ini menjadi harapan baru untuk anak-anak yang terancam putus sekolah atau bahkan sudah putus sekolah,” tegas Gus Ipul.
- Tenaga Pengajar:
- Kepala sekolah berasal dari ASN.
- Guru direkrut dari PPPK dan lulusan profesi guru (PPG).
- Total tenaga pengajar dan pendukung pada tahap pertama mencapai 1.554 guru dan 3.390 tenaga kependidikan.
- Fasilitas:
- Gedung permanen akan dibangun dengan luas minimal 8 hektar per sekolah, berkapasitas hingga 1.000 siswa.
- Biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp200 miliar per sekolah, sudah termasuk fasilitas, meubelair, dan perangkat pembelajaran.
- Kurikulum:
- Pelajaran formal pada siang hari.
- Malam hari diisi dengan pendidikan karakter, keagamaan, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
- Kegiatan ekstrakurikuler disiapkan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa.
- Keamanan dan Perlindungan Anak:
- Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PPPA dan KPAI untuk memastikan pencegahan terhadap:
- Perundungan (bullying)
- Kekerasan seksual
- Intoleransi
- Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PPPA dan KPAI untuk memastikan pencegahan terhadap:
“Sistem penjagaan dan pengawasan kami rancang ketat agar tidak ada kasus kekerasan atau diskriminasi di lingkungan sekolah,” tegas Gus Ipul.
- Mekanisme Fleksibel:
- Mengadopsi sistem multi-entry dan multi-exit, sehingga siswa yang sudah putus sekolah bisa masuk, dan jika lulus bisa langsung beradaptasi kembali ke masyarakat atau melanjutkan pendidikan formal.
Rencana Pengembangan ke Depan:
- Selain 100 titik awal, 100 titik tambahan sedang dipersiapkan dengan memanfaatkan:
- 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan.
- 45 gedung milik Pemda.
- Target pada tahap kedua:
- 424 rombongan belajar (rombel)
- 10.600 siswa
- 2.180 guru
- 4.069 tenaga kependidikan
“InsyaAllah kedua tahap ini dapat berjalan bersamaan mulai Juli 2025,” harap Mensos Gus Ipul.
Penutup:
Program Sekolah Rakyat menjadi terobosan besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama, berkualitas, dan bermartabat.
(B.Rexxa)
