RDP Komisi III DPRD Batam Bahas Masalah Sampah, DLH Soroti Keterbatasan Anggaran dan Armada

NarasiKepri.com, Batam – Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (10/1/2025) untuk membahas masalah sampah yang semakin kompleks di Batam. RDP ini dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Bina Marga, dan jajaran Camat se-Kota Batam.

Dalam rapat tersebut, Kepala DLH Batam, Herman Rozie, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya lahan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi faktor utama penyebab semakin menumpuknya masalah sampah.

“Bukan tidak mengusulkan, kita semua tahu, kita tambah orang sekian, tambah alat sekian, tapi faktanya kita harus mengalah,” ujar Herman.

Selain itu, Herman juga menyoroti kurangnya koordinasi antarinstansi yang turut memperburuk masalah ini. Camat-camat di Batam, menurutnya, tidak dapat membantu wilayah lain karena anggaran mereka terbatas pada wilayah masing-masing.

“Kami sudah mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar kendaraan pengangkut sampah bisa dimobilisasi lintas wilayah tanpa hambatan administrasi. Namun, proses ini masih memerlukan persetujuan di tingkat provinsi,” jelasnya.

Kendala lainnya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang seringkali tidak layak pakai. Herman juga menambahkan bahwa banyak warga yang terpaksa membuang sampah di tepi jalan akibat TPS yang minim atau terlalu jauh.

“Memang aturannya sampah harus diletakkan di depan rumah, tapi pengangkutan sering terlambat karena armada kami terbatas. Jika ada TPS, sampah bisa ditampung sementara sebelum dibawa ke TPA, namun itu sulit dilakukan,” tambahnya.

Keterbatasan SDM

Selain masalah armada dan TPS, masalah sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan besar.

DLH Batam saat ini hanya memiliki 1.043 personel yang dinilai tidak cukup untuk menangani beban kerja yang terus meningkat. Gaji yang masih di bawah UMK juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor ini.

Herman pun mengungkapkan, “Soal SDM, memang saya juga setuju. Saya tak bisa kasih solusi. Gaji saja masih di bawah UMK Rp3,6 juta.”

Rapat ini diharapkan dapat mendorong tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah sampah yang semakin membebani Kota Batam, dengan dukungan dari berbagai pihak terkait.