NarasiKepri.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan meluncurkan langkah tegas dalam menindak praktik eksploitasi ilegal sumber daya alam di Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya di hadapan parlemen, bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Baca Juga: Ribuan Anak SD Dominasi Program Cek Kesehatan Gratis di Batam
Siapa dan Apa yang Terjadi?
Prabowo mengungkapkan, hasil survei menunjukkan terdapat 3,7 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang beroperasi melanggar hukum. Angka itu hampir setara dengan luas negara Swiss. Secara keseluruhan, sekitar 5 juta hektare perkebunan sawit saat ini sedang dalam pengawasan pemerintah karena berada di kawasan hutan lindung, tidak melaporkan luas lahan sebenarnya, atau mengabaikan panggilan auditor negara.
Selain sawit, pemerintah juga menyoroti 1.063 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah kaya mineral di Indonesia. Presiden menegaskan, aksi tegas akan dilakukan tanpa kompromi.
Kapan dan Dimana?
Pernyataan ini disampaikan Jumat (15/8/2025) di Jakarta, ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia.
Mengapa Pemerintah Bertindak Tegas?
Prabowo menilai praktik ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kesejahteraan rakyat dan citra Indonesia di mata internasional.
“Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban ekonomi yang serakah,” tegas Prabowo.
Hingga saat ini, pemerintah sudah berhasil menyita 3,1 juta hektare perkebunan sawit ilegal dengan bantuan aparat militer, lantaran kerap ada perlawanan dari pihak pengelola di lapangan.
Bagaimana Tindak Lanjut Pemerintah?
Prabowo memperingatkan bahwa negara dapat menyita aset perusahaan yang terbukti “memanipulasi dan melanggar hukum”. Ia juga menyinggung adanya rencana pengawasan ketat terhadap pelaku usaha yang menimbun serta mengeksploitasi komoditas vital, termasuk beras. Pabrik penggilingan beras berskala besar nantinya diwajibkan mengantongi izin resmi pemerintah agar kualitas dan keterjangkauan harga tetap terjaga.
Selain itu, ia menegaskan langkah pengawasan juga akan menyasar sektor pertambangan, meski belum merinci jenis mineral atau komoditas yang dimaksud.
Respons Publik dan Dampak Ekonomi
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mempertanyakan sumber data yang disampaikan Presiden dan menilai asosiasi belum dilibatkan dalam verifikasi angka tersebut. Menurutnya, isu ini berpotensi menimbulkan citra negatif sawit Indonesia di pasar internasional.
Sementara itu, reaksi pasar keuangan cukup dinamis. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh rekor tertinggi saat pidato dimulai, namun akhirnya ditutup melemah 0,4%. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya menguat juga ikut terkoreksi 0,3%.
Kesimpulan
Pidato kenegaraan Prabowo menandai awal dari era baru pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dengan pendekatan tegas yang melibatkan militer, pemerintah berkomitmen memastikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi, meski menuai sorotan dari kalangan pengusaha dan masyarakat sipil terkait peran militer dalam urusan sipil.
(B.Rexxa)
