NarasiKepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi mengumumkan penyesuaian arah kebijakan fiskal dan strategi pembangunan daerah untuk semester kedua tahun anggaran 2025. Penyesuaian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, dalam rapat paripurna DPRD Kepri, Rabu (6/8), bertempat di Balairung Raja Khalid, Gedung DPRD Provinsi Kepri.
Baca Juga: Sindikat Narkoba Malaysia Masih Mengincar Indonesia, BNN dan Polisi Gencarkan Penindakan
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, jajaran anggota DPRD, instansi vertikal, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam pidatonya, Gubernur Ansar memaparkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap capaian program serta kondisi fiskal aktual selama semester pertama tahun berjalan.
📉 Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa pendapatan daerah Kepri tahun 2025 diproyeksikan turun menjadi Rp3,91 triliun, lebih rendah dari estimasi awal. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari dana transfer pusat, akibat perubahan kebijakan fiskal nasional.
Meski demikian, total belanja daerah justru diperkirakan akan meningkat menjadi Rp3,93 triliun, dengan fokus pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal tetap menjadi prioritas utama,” ungkap Gubernur.
📌 Selaras dengan Arah Pembangunan Nasional
Lebih lanjut, Gubernur Ansar menekankan bahwa kebijakan pembangunan Kepri mulai diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional, yakni RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan visi Presiden–Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029.
Isu-isu strategis nasional seperti penguatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, hingga pengembangan ekonomi hijau akan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan daerah.
“Kami menjunjung tinggi prinsip tata kelola fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah dari APBD harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
🙌 Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Mengakhiri pidatonya, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin erat selama ini. Ia berharap proses pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025 dapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat.
“Kita semua memikul tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat Kepri,” pungkasnya.
(B.Rexxa)
