NARASIKEPRI.com, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah subsidi sebagai langkah strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi gotong royong bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2025, sebanyak 115.930 unit rumah telah berhasil dibangun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan papan rakyat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga semester I tahun ini, realisasi anggaran FLPP telah mencapai Rp18,8 triliun dari total alokasi awal sebesar Rp29,1 triliun dalam APBN 2025.
“Pemerintah akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pengembang perumahan, untuk mempercepat pembangunan rumah swadaya. Bahkan, kami targetkan dua juta rumah bisa dibangun secara bertahap. Tambahan anggaran akan disiapkan di semester kedua,” ungkap Sri Mulyani dalam pernyataannya.
Pemetaan Anggaran: Fokus Pemerintah pada Tiga Pilar
Rincian alokasi anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencakup:
- Rp18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera,
- Rp4,8 triliun untuk dukungan pembiayaan sekunder perumahan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan
- Rp5,5 triliun dialokasikan untuk subsidi uang muka bagi MBR.
Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan hunian baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas rumah yang telah ada. FLPP, menurutnya, menjadi program prioritas yang memberikan efek berganda (multiplier effect) pada ekonomi nasional, termasuk menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
Dukungan Pemerintah Daerah: Sumut Bebaskan Biaya Administrasi
Dukungan terhadap program ini juga mengalir dari tingkat daerah. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah inovatif dengan menghapus biaya notaris, provisi, dan administrasi untuk pembelian rumah subsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan pertama di Indonesia yang secara langsung meringankan beban masyarakat.
“Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya-biaya tersebut. Ini bukti konkret dukungan terhadap program nasional bagi rakyat kecil,” ujar Bobby, saat peluncuran nota kesepahaman bersama Kementerian PUPR, BPS, Pemprov Sumut, dan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Penyesuaian Target dan Tantangan ke Depan
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, target pembangunan rumah melalui FLPP dinaikkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit per tahun. Kenaikan ini menuntut penyesuaian total kebutuhan anggaran menjadi Rp47,4 triliun, yang terdiri dari:
- Rp35,2 triliun untuk FLPP,
- Rp6,7 triliun untuk SMF,
- dan Rp5,5 triliun tetap dialokasikan untuk subsidi uang muka.
Pemerintah berharap agar program ini dapat terus mendapatkan dukungan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, demi menciptakan sistem perumahan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Rumah Subsidi sebagai Simbol Ekonomi Gotong Royong
Program rumah subsidi menjadi bukti nyata bahwa pembangunan nasional dapat dilakukan dengan prinsip ekonomi gotong royong, di mana negara hadir dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan rakyat. Selain menjawab kebutuhan dasar akan tempat tinggal, kebijakan ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru tanah air.
(B.Rexxa)
