NarasiKepri.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka kemungkinan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan UU Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah.
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa dalam dunia politik, segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk menjadikan Anies Baswedan sebagai kader PDIP.
“Bisa saja [kemungkinan mendukung Anies], kenapa tidak. Sepanjang komitmen, PDIP ini satu saja syaratnya. NKRI harga mati, Pancasila, UUD 1945. Itulah komitmen PDIP,” ujar Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.
Komarudin menambahkan bahwa status kader partai adalah penting. Ia menekankan bahwa meskipun kader partai pun bisa berkhianat, pihaknya tetap berharap agar Anies Baswedan menjadi kader PDIP jika ingin diusung.
“Karena kita berpengalaman, yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Jadi jangan menjadi keledai. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama, apalagi manusia,” tandasnya.
Perubahan aturan yang dikeluarkan oleh MK dalam putusan No. 60/PUU-XXII/2024 mengubah syarat pencalonan kepala daerah, termasuk aturan terkait penghitungan parpol untuk mengusung calon kepala daerah yang sebelumnya termuat dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan aturan baru ini, partai politik kini dapat mengajukan calon kepala daerah tanpa harus bergantung pada ambang batas kursi di DPR.
Sebelumnya, PDIP terancam tidak bisa mengusung calon sendiri dalam Pilgub Jakarta 2024 karena hampir seluruh partai politik sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung duet Ridwan Kamil dan Suswono.
Lawan yang mungkin dihadapi adalah pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Namun, dengan adanya perubahan aturan, PDIP kini memiliki peluang untuk mengajukan calon secara mandiri, termasuk Anies Baswedan jika mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng tersebut.
Penulis: redaksi
