NARASIKEPRI.com, BATAM – Jagad maya FB digemparkan oleh postingan masyarakat inisial SH yang berprofesi sebagai nelayan asal Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menyebut nama Presiden RI Prabowo Subianto (27/04/2025).
Baca Juga: PROJO Karimun Desak DPRD Turun Tangan Atasi Masalah Sampah, Usul Studi Banding ke Banyumas
Dalam postingan, nelayan tersebut juga berkeluh kesah terkait aparat / instansi yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nelayan SH yang sedang melaut di wilayah perairan Natuna dikejutkan dengan kehadiran kapal nelayan asing (WNA) yang diduga tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Menanggapi kejadian tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Provinsi Kepulauan Riau mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera turun tangan. Dado Herdiansyah, Sekretaris DPD Projo Kepri menilai bahwa maraknya aktivitas kapal asing di perairan Natuna merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan negara dan ancaman serius bagi keberlangsungan ekonomi nelayan lokal.
Dado Herdiansyah prihatin aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing kembali terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ia menyatakan kegiatan eksploitasi sumber daya laut dari pihak asing merupakan pelanggaran kedaulatan negara.
“Kami meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tidak tinggal diam. Ini bukan kali pertama nelayan asing memasuki wilayah kita. Penegakan hukum harus ditegakkan, dan pengawasan laut harus diperkuat,” ujar Dado
Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan lokal yang merasa ruang tangkap mereka semakin terancam. Para nelayan melaporkan bahwa kapal asing tersebut menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan beroperasi dalam jumlah besar, yang berpotensi merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim dan melindungi nelayan lokal yang menggantungkan hidup dari laut Indonesia.
“Ini bukan masalah pencurian ikan saja, Ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan negara Indonesia harus dijaga,” ujar Dado di Jakarta, Senin(28/4/2025).
DPD PROJO Kepulauan Riau juga mendorong koordinasi antara TNI AL, Bakamla, dan KKP untuk meningkatkan patroli di wilayah perbatasan laut, khususnya Natuna yang kerap menjadi sasaran kapal ikan asing.
Dado mendesak kementerian/lembaga (K/L) instansi terkait, khususnya KKP, Bakamla, TNI AL untuk tegas menindak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Ia juga mendorong agar dukungan terhadap nelayan lokal semakin diperkuat, termasuk bantuan armada tangkap hingga jaminan pasar hasil tangkapannya.
“Nelayan Kepulauan Riau selama ini sudah bertahan di tengah berbagai tekanan cuaca ekstrem, keterbatasan fasilitas hingga minimnya subsidi bahan bakar. Kini mereka juga harus menghadapi kenyataan, laut tempat mereka menggantungkan harapan justru dieksploitasi oleh kapal asing,” tutup Dado.
(Obetbass)
