NARASIKEPRI.com, BATAM – Senin (14/4/2025), Batam menorehkan babak baru dalam sejarah transportasi dan pariwisatanya.
Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong kini resmi beroperasi sebagai pelabuhan penumpang internasional keenam di kota ini. Momen peresmiannya berlangsung megah, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, termasuk tiga menteri, Kapolri, Wakil Ketua KPK, serta para kepala daerah.
Baca Juga : Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Li Claudia Dorong Kemudahan Berinvestasi
Sejumlah pejabat tinggi tampak hadir membubuhkan tanda tangan pada prasasti peresmian: Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri Wardhana, dan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan Jenderal (Purn) Agus Andrianto.
Sementara gegap gempita iringan musik dan sorotan kamera menyambut kehadiran terminal baru di kawasan Pantai Indah Mutiara, suara peringatan datang dari arah yang berbeda—tajam dan penuh kekhawatiran.
Romo Paschal: Di Balik Kilau, Tersimpan Potensi Bahaya
Di tengah euforia pembukaan, Romo Paschal—aktivis yang dikenal gigih memperjuangkan isu anti-perdagangan manusia—mengajak publik agar tidak terlena oleh kemegahan infrastruktur. Menurutnya, pelabuhan seperti ini memang membuka peluang konektivitas dan pariwisata, namun sekaligus menyimpan potensi menjadi pintu baru bagi praktik perdagangan manusia jika tak diawasi ketat.
“Jangan sampai pelabuhan megah ini justru menjadi jalur baru pengiriman pekerja migran secara ilegal,” ujarnya pada Minggu malam (13/4/2025). Romo menegaskan, tanpa pengawasan yang tegas, terminal ini bisa dimanfaatkan untuk aktivitas gelap oleh sindikat terorganisir.
Data yang Mengkhawatirkan
Romo tidak sekadar berbicara tanpa dasar. Ia membawa data dari BP3MI Kepri tahun 2024 yang mencatat sebanyak 2.910 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia. Dari jumlah tersebut, 1.405 orang ternyata berangkat melalui pelabuhan resmi di wilayah Kepri—dan Batam Center menjadi penyumbang terbanyak, dengan 1.014 orang.
Kondisi serupa masih berlangsung hingga awal tahun ini. Dalam kurun empat bulan pertama 2025 saja, sudah 1.492 PMI dideportasi, dan dari jumlah itu, 1.307 diketahui berangkat melalui pelabuhan resmi. Lagi-lagi, Batam Center memegang angka tertinggi.
“Ini bukan hal baru. Tapi selama ini, otoritas tampak lalai atau belum benar-benar serius menangani,” tegas Romo.
Kemewahan yang Harus Diimbangi Kewaspadaan
Pelabuhan Gold Coast memang menjanjikan masa depan yang cerah. Dengan rute Batam–Stulang Laut (Malaysia) yang dilayani oleh operator Dolphin Ferry, terminal ini diharapkan jadi simpul strategis bagi pergerakan penumpang dan wisatawan internasional. Namun, seperti dua sisi mata uang, tingginya mobilitas manusia juga berisiko dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia, terlebih jika pengawasan longgar.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menuntut agar pembangunan ini tidak membuka ruang baru bagi mafia manusia. Harus ada perlindungan nyata bagi pekerja migran dan kelompok rentan lainnya,” tegas Romo.
Pernyataan Romo hadir sebagai penyeimbang di tengah kemeriahan peresmian. Ia menekankan bahwa kehadiran pelabuhan baru seharusnya juga diiringi dengan komitmen kuat negara dalam melindungi warganya—bukan hanya melalui simbol prasasti, tetapi juga lewat tindakan nyata, pengawasan ketat, dan transparansi yang menyeluruh.
Masa Depan Gold Coast: Gerbang Kemajuan atau Jalur Gelap?
Pertanyaannya kini: apakah Gold Coast akan menjadi simbol kemajuan atau justru jalan tol baru bagi praktik perdagangan manusia terselubung?
Semua bergantung pada seberapa jauh negara hadir bukan hanya saat meresmikan, tetapi juga saat harus mengawasi, menindak, dan melindungi. “Kami dari masyarakat sipil akan terus mengawasi. Jangan biarkan pelabuhan ini menjadi topeng dari jalur gelap perdagangan manusia,” tutup Romo.
(B.Rexxa)
