NarasiKepri.com, Jakarta – Komisi VI DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam (Panja BP Batam) untuk menindaklanjuti berbagai aduan terkait permasalahan birokrasi dan investasi di Batam. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa panja tersebut telah mulai bekerja.
“Panja mulai hari ini mulai bekerja dan kita tadi sudah melaksanakan rapat internal Panja,” kata Andre dalam konferensi pers di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Sebagai langkah awal, Panja BP Batam membuka posko aduan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam mengembangkan bisnis di Batam. Komisi VI DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima laporan dan aduan dari pihak yang merasa terhambat dalam proses usaha.
“Komisi VI membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk segera melaporkan ke Komisi VI, sehingga kami nanti bisa langsung bertemu dengan pihak terkait dan mencari solusi atas permasalahan yang ada,” ujar Andre.
Menurut Andre, pembentukan Panja BP Batam dilatarbelakangi banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke Komisi VI DPR, terutama terkait birokrasi dan regulasi investasi di Batam. Ia menegaskan bahwa tujuan utama panja ini adalah mengembalikan Batam sebagai kawasan investasi yang mampu bersaing dengan Singapura.
“Kenapa Panja ini kita bentuk? Karena begitu banyak aduan yang datang terkait permasalahan Batam. Padahal, Batam didirikan dengan cita-cita menyaingi Singapura, tetapi kenyataannya belum maksimal dan masih banyak kendala,” jelasnya.
Panja BP Batam Bertemu Kementrian
Panja BP Batam juga akan menggelar pertemuan dengan berbagai kementerian dan instansi pemerintah terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak dan Bea Cukai), Kementerian Pariwisata, Kementerian Investasi, serta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.
“Tentu dengan izin dari pimpinan DPR, kami akan mengundang berbagai kementerian dan instansi yang terkait dengan pengelolaan kawasan Batam untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang ada,” tambahnya.
Selain itu, Panja BP Batam juga berencana melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk menemui pihak-pihak yang mengalami kendala. Meskipun jadwal kunjungan belum ditentukan, Andre menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memahami permasalahan secara lebih komprehensif.
“Kami ingin memastikan bahwa Batam tidak semakin terpuruk, tetapi justru bangkit menjadi kawasan industri dan investasi yang maju, sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Panja BP Batam diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dalam mengatasi kendala investasi dan menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat regional. (d)
