Ribuan Buruh dan Pensiunan PT Pos Indonesia Batal Gelar Aksi 3 Juni, Perundingan Dijadwalkan 5 Juni

NARASIKEPRI.com, Jakarta – Rencana aksi unjuk rasa yang semula akan digelar oleh sekitar 3.000 buruh dan pensiunan PT Pos Indonesia pada Selasa, 3 Juni 2025, di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI, resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah tercapainya kesepakatan antara perwakilan buruh, pemerintah, dan DPR untuk mengadakan perundingan pada Kamis, 5 Juni 2025.

Baca Juga: Mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda Menangis Saat Baca Pembelaan di Pengadilan Batam

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa pembatalan aksi tersebut merupakan hasil dari diskusi yang konstruktif dengan pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa empat isu utama yang menjadi tuntutan buruh akan dibahas secara mendalam dalam perundingan mendatang.

Empat Tuntutan PT Pos Indonesia

Empat Tuntutan Utama:

1. Penolakan Penghapusan Tunjangan Pensiunan: Buruh dan pensiunan menolak rencana penghapusan tunjangan yang meliputi Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka. Mereka menilai bahwa tunjangan tersebut merupakan hak yang diperoleh melalui pengabdian puluhan tahun.
2. Penghapusan Sistem Kemitraan: Massa aksi mendesak agar sistem kemitraan di PT Pos Indonesia dihapuskan. Mereka menuntut agar pekerja mitra diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh, karena sistem kemitraan dianggap sebagai bentuk perbudakan modern.
3. Penolakan Sistem Outsourcing: Buruh menolak praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Mereka menginginkan penghapusan sistem ini untuk memastikan kepastian kerja dan hak-hak pekerja terpenuhi.
4. Penolakan Sistem KRIS BPJS Kesehatan: Massa aksi menolak penerapan sistem Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan, yang dianggap menurunkan kualitas layanan kesehatan publik.

Said Iqbal menambahkan bahwa perundingan pada 5 Juni 2025 akan melibatkan Menteri BUMN, pimpinan PT Pos Indonesia, serta perwakilan dari DPR RI. Ia berharap bahwa pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan buruh dan pensiunan.

Dengan dibatalkannya aksi unjuk rasa, diharapkan situasi di Jakarta tetap kondusif, dan proses dialog antara buruh, pemerintah, dan DPR dapat berjalan lancar demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

(B.Rexxa)