spot_img

Indonesia-Malaysia Sepakat Kelola Bersama Blok Ambalat, Akhiri Sengketa 50 Tahun

Saturday, June 28, 2025

Wajib dibaca

NARASIKEPRI.com, Jakarta — Setelah lebih dari lima dekade menjadi sumber ketegangan, Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat—sebuah wilayah kaya cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang terletak di Selat Makassar, dekat perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia.

Baca Juga: Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim Bahas Isu Perbatasan Hingga Kerja Sama Regional di Istana Merdeka

Kesepakatan penting ini diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Keduanya menyepakati bahwa sambil proses penyelesaian hukum batas wilayah berjalan, pengelolaan sumber daya di Blok Ambalat dapat dimulai melalui skema kerja sama ekonomi bersama (joint development).

“Sambil kita menyelesaikan masalah hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (27/6/2025).

Kesepakatan ini menandai bahwa kedua negara akan bersama-sama mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Blok Ambalat, tanpa harus menunggu penyelesaian hukum sengketa batas wilayah secara tuntas. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ini adalah langkah realistis demi kepentingan rakyat kedua negara.

“Apapun yang kita temukan di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Kita bekerja untuk bangsa dan rakyat kita masing-masing,” tambah Prabowo.

Kesepakatan ini melibatkan pemerintah kedua negara yang dipimpin oleh:

  • Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan
  • Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Proses kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral terbaru di Jakarta pada 27 Juni 2025. Anwar Ibrahim menegaskan bahwa meskipun negosiasi hukum terkait batas wilayah masih menghadapi sejumlah tantangan, kedua pihak sepakat untuk tidak menunda potensi ekonomi yang bisa segera dimanfaatkan.

Baca Juga :  DPRD Kota Batam dan FISIP Unrika Menandatangani MoU untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa

“Kalau perundingan dari segi hukum dan undang-undang nampaknya masih buntu sedikit, tidak ada halangan untuk segera melakukan kerja sama ekonomi, termasuk joint development authority,” jelas Anwar.

Blok Ambalat merupakan kawasan perairan seluas 15.235 kilometer persegi yang diperebutkan karena memiliki kandungan migas melimpah. Berdasarkan data, di satu titik saja terdapat cadangan sekitar 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas alam, dengan total setidaknya terdapat 9 titik potensial. Diperkirakan, kandungan ini mampu diproduksi hingga 30 tahun ke depan.

Konflik Ambalat sendiri sudah berlangsung sejak awal 1970-an dan kerap memicu ketegangan diplomatik, bahkan hampir memicu konfrontasi militer pada tahun 2005 ketika kapal-kapal perang kedua negara saling berhadapan di kawasan tersebut.

Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sepakat bahwa model Joint Development Authority (JDA) akan segera dirumuskan. JDA ini bertujuan untuk mengatur secara teknis dan legal bagaimana hasil dari eksplorasi dan eksploitasi migas di Blok Ambalat akan dibagi dan dikelola bersama.

Selain aspek ekonomi, kedua negara juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian batas maritim demi memberikan kepastian hukum jangka panjang.

“Kita akan terus mencari jalan tengah yang saling menguntungkan, dengan tetap menjaga martabat dan kepentingan nasional masing-masing,” tegas Anwar.

(B.Rexxa)

- Advertisement -spot_img

Lebih Banyak Artikel

- Advertisement -spot_img

Artikel Terbaru