NARASIKEPRI.com, Jakarta — Kerja sama antara Indonesia dan Denmark dalam pengembangan ekonomi sirkular terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Kolaborasi ini merupakan bagian dari kerangka Strategic Sector Cooperation (SSC) yang telah berjalan sejak 2018 dan diperpanjang hingga tahun 2026.
Kemitraan ini berfokus pada reformasi tata kelola, penguatan kapasitas, dan penerapan solusi teknologi untuk menanggulangi krisis sampah yang terus memburuk di Indonesia. Pemerintah Denmark, yang dikenal sebagai salah satu pionir dunia dalam praktik ekonomi sirkular, memberikan dukungan berupa keahlian dalam penyusunan regulasi, inovasi sektor swasta, serta pelaksanaan proyek-proyek percontohan di Indonesia.
Salah satu langkah nyata dalam program ini adalah penerapan konsep Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terhadap produk pasca-konsumsi. Selain itu, program ini juga mendorong penerapan sistem pelacakan sampah berbasis teknologi dan pengembangan solusi desentralisasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah.
Dua lokasi utama yang dijadikan proyek percontohan adalah Pulau Lombok dan Kota Batam, yang kini menjadi laboratorium hidup untuk menguji dan mengembangkan model ekonomi sirkular yang dapat direplikasi di daerah lain.
Kolaborasi ini juga melibatkan sektor akademisi melalui proyek IndoCircularWaste yang didanai oleh Denmark. Proyek ini bertujuan mengembangkan alat digital dan model kebijakan yang dirancang bersama universitas-universitas di Indonesia. Sejumlah perusahaan Denmark, seperti Scanmetal dan Enorm Biofactory, turut bekerja sama dengan startup lokal dalam menguji berbagai inovasi.
Berdasarkan proyeksi yang disusun oleh UNDP dan Bappenas, penerapan penuh model ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan PDB Indonesia hingga USD 45 miliar, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru, serta mengurangi emisi dan konsumsi sumber daya secara signifikan sebelum tahun 2030.
Meski demikian, laporan ini juga menyoroti berbagai tantangan yang masih menghambat, seperti kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, keterbatasan keahlian teknis di tingkat lokal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
Fase kedua dari program ini akan berakhir pada tahun 2026 dan menjadi penanda penting bagi kedua negara untuk mengevaluasi pencapaian, memperdalam integrasi strategi ekonomi sirkular dalam rencana pembangunan nasional, serta memastikan adanya pendanaan jangka panjang untuk kelanjutan program ini.
(B.Rexxa)
